oleh

Tertibkan Administrasi Aset, Kemenag Telusuri 758 Tanah Wakaf Tanpa Nomor AIW di Bali

BENGKULU.SIBERINDO.CO – Kementerian Agama (Kemenag) menelusuri 758 bidang tanah wakaf di Provinsi Bali yang terindikasi belum mencantumkan nomor Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dalam sistem pertanahan. Penelusuran dilakukan melalui evaluasi dan verifikasi data sertipikasi untuk memastikan tertib administrasi serta perlindungan aset wakaf.

Berdasarkan pemetaan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari 1.221 bidang tanah wakaf yang telah tersertipikasi di Bali, sebanyak 758 bidang atau 62,08 persen belum mencantumkan nomor AIW/APAIW dalam sistem tersebut.

Evaluasi berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kegiatan dihadiri Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Myrna Yulianti, yang mewakili Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag. Turut hadir para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di wilayah Denpasar serta Penyuluh Zakat dan Wakaf (PZW) dari kabupaten/kota se-Bali.

Myrna Yulianti menekankan pentingnya sinkronisasi data administrasi perwakafan Kemenag dengan data sertipikasi tanah pada ATR/BPN. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi bidang tanah yang membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut.

“Data ini perlu kita telusuri bersama agar status administrasi dan dokumen perwakafan setiap bidang tanah dapat dipastikan. Dengan begitu, kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf dapat terjaga,” ujar Myrna, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga  Bank Danamon Fasilitasi Pembiayaan Vaksin COVID-19 Sebesar Rp2 Triliun ke PT Bio Farma

Diskusi bersama peserta mengungkap sejumlah persoalan administrasi di lapangan. Di antaranya, dokumen AIW/APAIW yang hilang atau tidak ditemukan serta sertipikat tanah wakaf hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak disertai dokumen ikrar wakaf atau tidak mencantumkan nomor dokumen tersebut.

Salah satu peserta menjelaskan, dalam pelaksanaan PTSL, proses pendataan dan pengurusan sertipikasi kerap melibatkan pemerintah desa atau kepala desa. Sementara itu, PPAIW belum selalu dilibatkan secara langsung. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan antara administrasi pertanahan dan administrasi perwakafan.

Akibatnya, tanah dapat tercatat sebagai tanah wakaf dalam sertipikat, tetapi dokumen AIW/APAIW belum tersedia atau belum ditemukan dalam arsip Kemenag. Meski demikian, kolom AIW/APAIW yang kosong dalam sistem ATR/BPN tidak serta-merta menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak memiliki dokumen ikrar wakaf.

Karena itu, setiap bidang tanah perlu ditelusuri berdasarkan dokumen dan riwayat perwakafannya. Proses tersebut mencakup pemeriksaan keabsahan AIW/APAIW, identitas wakif, nazir dan PPAIW, kesesuaian objek serta peruntukan wakaf, hingga riwayat penerbitan sertipikat.

Myrna menilai koordinasi antara Kemenag dan ATR/BPN diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. PPAIW dan PZW juga berperan membantu penelusuran arsip serta pencocokan data perwakafan di daerah.

“Jangan sampai hanya karena nomor AIW/APAIW tidak tercantum dalam sistem, tanah tersebut langsung dianggap tidak memiliki dokumen wakaf. Perlu ada pemeriksaan dan verifikasi agar status setiap bidang tanah jelas,” tegasnya.

Baca Juga  Bupati Kepahiang Lantik PPPK Kepada 21 Orang Penyuluh Pertanian

Hasil verifikasi nantinya digunakan untuk mengelompokkan bidang tanah yang telah memiliki AIW/APAIW tetapi belum tercatat dalam sistem, bidang yang dokumennya belum ditemukan, serta bidang yang masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dengan sistem pertanahan ATR/BPN. Integrasi diperlukan agar data perwakafan lebih akurat dan memudahkan pengawasan serta pengamanan aset wakaf.

KMA Tukar Menukar Tanah Wakaf YASPI

Selain evaluasi sertipikasi, kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1590 Tahun 2026 tentang Persetujuan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf milik Yayasan Pemakaman Islam (YASPI) Denpasar.

Penyerahan KMA diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara nazir YASPI dan pihak penukar. Prosesi tersebut disaksikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, serta Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Permohonan tukar-menukar atau ruislag tersebut merupakan kasus non-RUTR dan non-PSN. Tanah wakaf seluas 4.400 meter persegi di Pemogan, Denpasar Selatan, yang diikrarkan pada 23 Januari 1994 untuk pemakaman Islam, tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya karena tidak memiliki akses masuk. Selain itu, terdapat penolakan dari lingkungan dan masyarakat adat setempat meskipun berbagai pendekatan telah dilakukan.

Baca Juga  Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja Sampaikan Klarifikasi Terkait Relokasi Pemakaman

Sebagai pengganti, YASPI memperoleh tiga bidang tanah dalam satu hamparan di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan luas keseluruhan 16.950 meter persegi. Lokasi tersebut telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat dan pemerintah setempat serta berada di kawasan perluasan area pemakaman Muslim.

Tukar-menukar tersebut menjadi solusi agar aset wakaf yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan kembali berfungsi sesuai ikrarnya. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan lahan pemakaman Muslim di wilayah Denpasar dan Badung yang semakin mendesak, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas.

Setelah penyerahan KMA dan penandatanganan BAST, YASPI bersama pihak terkait perlu segera mengurus pendaftaran dan sertipikasi tanah pengganti. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar agar seluruh bidang tanah memperoleh sertipikat sesuai ketentuan dan tercatat secara sah sebagai harta benda wakaf.

Melalui evaluasi sertipikasi dan penyerahan KMA tersebut, Kemenag menegaskan pentingnya tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan aset wakaf. Sertipikasi tanah perlu disertai kelengkapan dokumen perwakafan agar setiap aset memiliki status hukum yang jelas dan manfaatnya tetap terjaga sesuai amanah wakif.(***)

 

News Feed