Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mengklaim produk-produk UMKM masih belum maksimal masuk pangsa pasar di Pasar Berjejaring Nasional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waloya menguak penyebab persoalan ini. Pengakuannya, kendala belum masifnya produk UMKM masuk pasar berjejaring nasional di Alfamart dan/atau Indomart tersebut lantaran konsep pengemasan produk yang tidak memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan pasar modern itu.
“Padahal di dalam Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 mengatur eksistensi pasar modern 10 persen harus mengambil dari produk UMKM lokal,” terangnya kepada Pewarta Klikwarta.com, Jumat (13/11/2020).
Untuk itu, kata Yohan, Komisi II merekomendasikan dinas terkait untuk serius mensikapi persoalan ini. Jika pemerintah daerah inginkan pertumbuhan ekonomi terjadi, sektor perdagangan harus diurus secara optimal dan berkelanjutan.
Dalam hal belum terpenuhinya standar minimal yang dipersyaratkan pasar modern kepada UMKM dalam konteks pengemasan, ia meminta dinas terkait berbuat sesuatu untuk itu.
“Misalnya berikan saja bimbingan dan pendampingan bagaimana pengemasan yang menarik. Iya, harus menarik. Harus ada inovasi tertentu. Minimal mencapai yang disyaratkan mereka lah. Karena sepuluh persen disana harus ada produk UMKM kita. Kalau UMKM maksimal disana, pelakunya juga semakin sejahtera dan kuat. Tentunya ekonomi daerah tumbuh,” urainya.
Di kota Blitar, menurutnya sudah dibatasi keberadaan pasar modern. Jumlahnya juga sudah dibatasi sesuai perda yang mengatur tentang hal itu, yakni 20. Selain jumlah, penetapan dan penempatan lokasi pasar modern juga ditentukan. Hal itu terjadi selain bagian menumhuhkan pangsa pasar, sekaligus menjaga iklim kompetisi perdagangan yang melibatkan pedagang-pedagang kecil terjamin keadilannya.
“Pedagang-pedagang kecil ini tentunya juga harus diperhatikan. Agar apa, supaya mereka tetap di ruang kompetisi yang sehat,” tuntasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
Komentar