Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat yang belum berdata secara keseluruhan sehingga akan berdampak pada penerimaan bantuan.
” Data miskin di SBB sangat amburadul, ini dikarenakan tidak ada koordinasi antara dinas sosial dan lembaga lain yang berkompeten,sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat sendiri”
Demikian disampaikan anggota DPRD SBB fraksi PKB Arif Pamana saat gelar rapat dengar pendapat gabungan komisi I dan III bersama mitra kerja bertempat diruang Paripurna DPRD SBB, Senin (23/11/2020).
Dikatakannya,sangat penting data valid masyarakat miskin yang harus dimiliki oleh dinas sosial, agar mempermudah pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan agar tidak terjadinya sentimena dari sesama masyarakat, dan banyak masyarakat miskin tidak tersentuh oleh bantuan,
Padahal kata Pamana, itu haknya mereka untuk dapatkan bantuan lagi – lagi nama mereka tidak ada dalam daftar masyarakat miskin,untuk itu pentingnya koordinasi lintas sektor yang harus dibangun dinas sosial dengan semua tingkat baik itu pemerintah desa maupun camat,agar dapat terdata secara valid semua masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat” pungkas Pamana.
Menurut Pamana, kesenjangan sosial sentimetil di masyarakat pasti akan tercipta jika pengelolaan data asal – asalan, dan akan menimbulkan kecemburuan ditengah – tengah dimasyarakat karena ada keterpihakan dari pemerintah setempat, ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi untuk itu langkah tegas yang harus diambil oleh dinas sosial dalam mendata secara valid data masyarakat miskin di Kabupaten SBB.
“Banyak masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah yang belum terlaksana akibat tidak terdata dan terinvut dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai masyarakat kurang mampu.” jelas Pamana
Untuk Itu, kami fraksi PKB meminta adanya koordinasi lintas sektor dalam rangka penyesuaian data baik pada pihak dinas sosial, statistik maupun instnasi yang lain. Serta meminta partisipasi para kepala desa kepala dusun dalam rangka pengafderan data masyarakat miskin.
Semua dilakukan agar difinalkan saat musdes sehingga bisa di dorong menjadi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah. ” pintanya.
Selain itu pula,saya mintakan kepada pimpinan kecamatan dalam hal ini para camat agar bisa mengawal setiap musdes dan selalu mengevaluasi data masyarakat kurang mampu di semua tingkatan baik desa maupun dusun.
” Saya harapkan ,pula para camat untuk lebih proaktif dalam membantu setiap kepala desa dan dusun dalam mendata setiap masyarakatnya dan mengawal sampai pada mudes itu dilaksanakan” harap Pamana.
(Pewarta Ge Kakisina)
Komentar