Bengkulu, Siberindo.co – Komisi II DPRD Kepahiang Kamis (27/8) menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Sarolangun Provinsi Jambi. Ketua Komisi II DPRD Sarolangun Fadlan Kholik, SE.ME.Sy menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya melakukan audiensi terkait pengembangan usaha UMKM melalui bantuan modal kerja yang saat ini dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan langsung tunai yang diberi nama Bantuan Presiden (Banpres).
“Kedatangan kita ke DPRD Kepahiang terkait realisasi Banpres dalam rangka pengembangan usaha UMKM, kita ingin tahu bagaimana realisasi bantuan ini di Kabupaten Kepahiang,” sampai Fadlan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepahiang Joko Triono menyampaikan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang harus lebih menggencarkan lagi terkait program ini karena sangat membantu sekali dimasa Pandemi bagi pengembangan modal kerja pelaku UMKM dikabupaten Kepahiang. Dia meyakini masih banyak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang yang belum tahu terkait bantuan langsung tunai (BLT) modal kerja ini.
“Kita minta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan pemberitahuan dan informasi terkait bantuan modal kerja senilai Rp 2,4 juta ini, lebih lagi bisa membantu membuatkan rekening bagi bagi pelaku usaha yang belum memiliki tabungan,” jelas Joko.
“Terkait kuota bantuan secara nasional yang mencapai 12 juta pelaku usaha ini masih sangat dimungkinkan bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang ini untuk mendapatkanya. Kita minta peran aktif dari dinas untuk turun langsung ke desa dan kelurahan terkait penambahan kuota penerima bantuan modal kerja untuk pelaku usaha UMKM,” jelas Joko.
Dijelaskan Kadis Perdagangan koperasi dan UKM Husni Thamrin bahwa benar terkait realisasi bantuan presiden kepada pelaku usaha UKM sudah direalisasikan sejumlah 587 pelaku usaha dikabupaten kepahiang melalui rekening Bank BRI senilai masing-masing 2,4 juta by name by adress. Ditambahkan terkait syarat dalam pengajuan bantuan modal kerja dimasa pandemi ini diantaranya belum pernah mengajukan pinjaman bank, memiliki tabungan tidak lebih dari Rp 2 juta rupiah dan pastinya punya usaha.
“Di Kabupaten Kepahiang sudah direalisasikan sebanyak 587 pelaku usaha mikro dan ultra mikro senilai masing masing Rp 2,4 juta dari 3000 usulan yang kita sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Saat pengusulan kita sudah menyurati camat, lurah dan Kepala desa terkait perolehan bantuan modal kerja ini, kita harapkan usulan dari Kabupaten Kepahiang ini dapat terus bertambah sehingga membantu pelaku usaha mikro,” ujar Husni.
Komentar