oleh

Data Penerima Harus Diperbaharui Agar BLT BBM Tepat Sasaran

Siberindo.co, Bengkulu – Ketua KNPI Bengkulu, Ahmad Tenriyusfik Thohir mengungkapkan bahwa penyaluran BLT BBM kepada masyarakat perlu diawasi dengan baik agar tepat sasaran.

“Penyaluran BLT BBM ini harus kita awasi dengan ketat agar tepat sasaran sehingga tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dapat terwujud,” jelasnya.

Ahmad Tenry juga menambahkan bahwa pemerintah melakukan update data penerima BLT secara berkala.

“Pemerintah harus melakukan perbaikan dan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar data tersebut valid dan sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Baca Juga  Jadi Korban Curanmor 2 Kali, H Evan Apresiasi Langkah Kapolresta Berantas 3C

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial termasuk BLT BBM tepat sasaran.

“Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri,” ucap Risma dalam siaran Pers Kemensos.

Baca Juga  Dicari! 24 Pejuang Mandala yang Inspiratif Berhasil Mewujudkan Mimpi Saat Pandemi Covid-19

Risma berujar bahwa Kemensos secara rutin memperbarui (updating) data setiap bulan. Bahkan, dirinya selalu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru untuk memastikan data tetap update.

“Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma

Selain rutin memperbarui data, penerima BLT juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. Menurutnya, pendataan itu dapat dilaksanakan karena terdapat perangkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga  Kota Bengkulu Masuk Nominasi Penilaian RTDI dan RKCI 2021 Sebagai Kota Cerdas

Pendataan oleh Daerah, menurut Risma, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Undang-Undang itu, seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa. Risma juga berharap pembaruan data dapat menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT.

“Kalau daerah mengatakan mereka (calon penerima) tidak mampu ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” tegas Risma.

News Feed